Reporter : Moch. Andriansyah
Rabu, 29 Mei 2013 16:46:10
Kategori
Peristiwa
Sejak tujuh tahun lalu ganti rugi yang diharap-harapkan warga korban
lumpur Lapindo di area peta terdampak belum dibayar. Gubernur Jawa
Timur, Soekarwo mempersilakan warga menggelar aksi protes dengan catatan
demo tidak dilakukan dengan cara menjebol tanggul karena bisa berdampak
serius bagai warga Sidoarjo.
"Silakan warga korban lumpur berdemo untuk memperingati tujuh tahun semburan lumpur Lapindo, asal jangan anarkis. Jika itu terjadi, saya meminta aparat kepolisian bertindak tegas," ucap Pakde Karwo di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (29/5).
Menurut Pakde Karwo, protes yang digelar warga peta terdampak adalah hal yang wajar. Sebab, warga memang menuntut haknya kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo Brantas.
"Kalau mau protes ya silakan, tapi jangan sampai macul tanggul. Kalau seperti itu silakan bapak-bapak polisi menindak tegas aksi protes warga. Sebab akibat tindakan itu, nantinya akan membahayakan warga sekitar tanggul," katanya.
Bahkan, kata Pakde Karwo mengumbar janjinya, saya akan memfasilitasi warga jika ingin berdemo ke Jakarta. "Asal tidak anarkis, demo ke Jakarta akan kita fasilitasi," janji dia.
Diberitakan sebelumnya, untuk memperingati tujuh tahun tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, warga korban dalam peta terdampak menggelar refleksi di titik 21. Mereka mengarak patung raksasa berwajah Aburizal Bakri (ARB) dan menancapkannya di atas lumpur Lapindo.
Patung tersebut adalah simbol kecaman warga terhadap ARB, yang harus bertanggung jawab atas tragedi semburan lumpur di Sidoarjo. Bahkan, Pakde Karwo selaku gubernur, juga berjanji akan menemui ARB di Jakarta untuk mendesak pemilik PT Lapindo Brantas itu agar segera melunasi sisa ganti rugi warga yang belum terbayar.
Sisa ganti rugi yang belum terbayar itu antara lain warga Desa Kedung Bendo, Siring, Renokenongo, dan Jatirejo, yang merupakan area dalam peta terdampak.
"Silakan warga korban lumpur berdemo untuk memperingati tujuh tahun semburan lumpur Lapindo, asal jangan anarkis. Jika itu terjadi, saya meminta aparat kepolisian bertindak tegas," ucap Pakde Karwo di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (29/5).
Menurut Pakde Karwo, protes yang digelar warga peta terdampak adalah hal yang wajar. Sebab, warga memang menuntut haknya kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo Brantas.
"Kalau mau protes ya silakan, tapi jangan sampai macul tanggul. Kalau seperti itu silakan bapak-bapak polisi menindak tegas aksi protes warga. Sebab akibat tindakan itu, nantinya akan membahayakan warga sekitar tanggul," katanya.
Bahkan, kata Pakde Karwo mengumbar janjinya, saya akan memfasilitasi warga jika ingin berdemo ke Jakarta. "Asal tidak anarkis, demo ke Jakarta akan kita fasilitasi," janji dia.
Diberitakan sebelumnya, untuk memperingati tujuh tahun tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, warga korban dalam peta terdampak menggelar refleksi di titik 21. Mereka mengarak patung raksasa berwajah Aburizal Bakri (ARB) dan menancapkannya di atas lumpur Lapindo.
Patung tersebut adalah simbol kecaman warga terhadap ARB, yang harus bertanggung jawab atas tragedi semburan lumpur di Sidoarjo. Bahkan, Pakde Karwo selaku gubernur, juga berjanji akan menemui ARB di Jakarta untuk mendesak pemilik PT Lapindo Brantas itu agar segera melunasi sisa ganti rugi warga yang belum terbayar.
Sisa ganti rugi yang belum terbayar itu antara lain warga Desa Kedung Bendo, Siring, Renokenongo, dan Jatirejo, yang merupakan area dalam peta terdampak.
[mtf]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar