Polri Lakukan Mutasi Besar-Besaran

• Penulis :
• Dian Maharani
• Kamis, 30 Mei 2013 | 19:42 WIB

Kepala Biro Penerangan Umum Polri (sekarang) Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar. | KRISTIANTO PURNOMO

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi besar-besaran terhadap para perwira menengah dan perwira tinggi yang menjabat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan tiga surat telegram Kapolri yang diterima wartawan, Kamis (30/5/2013), ada 623 anggota Polri yang dimutasi.
"Mutasi yang dilaksanakan saat ini sebagai upaya penyegaran dan merupakan rangkaian dari sistem pembinaan karir para perwira Polri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar saat dihubungi.
Mutasi jabatan terjadi di lingkup Polres, Polda, Polda Metro Jaya, hingga pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri beserta jajarannya.
Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Suhardi Alius menambahkan, alasan mutasi terhadap ratusan anggota Polri mengingat mereka sudah lama menempati jabatan tersebut. Selain itu, beberapa pejabat lainnya telah memasuki masa pensiun.
"Sudah banyak pejabat yang mutasi itu sudah terlalu lama di jabatannya," ujarnya.
Adapun beberapa jabatan baru tersebut di antaranya Komisaris Besar Wahyu Widada diangkat sebagai Direskrimum Polda Banten. Posisi Wahyu sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota kini dijabat oleh Kombes Riad yang sebelumnya menjabat Kabidbanops Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.
Kemudian Kombes Wiyagus yang sebelumnya Kasubit II Dittipikor Bareskrim Polri kini menjabat Wadirtipikor Bareskrim Polri. Wiyagus menggantikan posisi Kombes Syafril Nursal yang diangkat sebagai Irwasda Polda Aceh.

Segel kantor PSSI akhirnya dibuka

Sumber: bola.net

Rabu, 29 Mei 2013 16:44:00

Kategori Sepakbola Indonesia

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akhirnya dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hal tersebut, lantaran pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya, membuka segel kantor PSSI, Rabu (29/5) petang.
Kantor tersebut, sebelumnya disegel oleh 14 Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI yang diangkat ketika terjadi konflik serta dua anggota Komite Eksekutif (Exco) tersanksi, Bob Hippy dan Sihar Sitorus, Selasa (14/5) lalu.
"Meski lamban dalam penanganan, namun kami bersyukur akhirnya kantor ini bisa di buka Polda Metro Jaya. Sekali lagi, sangat tidak dibenarkan cara-cara seperti ini. Sebab, semua harus sesuai aturan," ujar anggota Exco PSSI, Robertho Rouw.
Lebih jauh, anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Mohammad Ma"Ruf Syah, pun tidak ingin kealpaan berkomentar. Dikatakan Ketua Komite Tetap Persaingan Usaha Sehat Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tersebut, meski Polda Metro Jaya sudah membuka segel namun proses hukum bagi para pelaku terus berjalan.
Dilanjutkannya, para pelaku akan dijerat Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 55 tentang penyertaan pelaku intelektual. Empat pihak yang sudah dilaporkan PSSI, masing-masing yakni Sihar Sitorus, Bob Hippy, Faisal (Pengprov PSSI Lampung) dan Cholid Goromah (Pengprov PSSI Jawa Timur).
"Pasal tersebut, ancaman kurungannya selama 1 tahun, namun bisa saja lebih karena tergantung hasil persidangan. Ini fakta hukum, karena ada penyitaannya dan memenuhi unsur pidana. Selangkah lagi, pihak kepolisian bisa menentukan siapa-siapa saja pelakunya. Kami akan melakukan gerakan cepat," pungkas Ma"Ruf Syah. (esa/mac)

Soekarwo beri izin warga demo Lapindo asal tidak 'macul' tanggul

Reporter : Moch. Andriansyah

Rabu, 29 Mei 2013 16:46:10

Kategori Peristiwa

Sejak tujuh tahun lalu ganti rugi yang diharap-harapkan warga korban lumpur Lapindo di area peta terdampak belum dibayar. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mempersilakan warga menggelar aksi protes dengan catatan demo tidak dilakukan dengan cara menjebol tanggul karena bisa berdampak serius bagai warga Sidoarjo.

"Silakan warga korban lumpur berdemo untuk memperingati tujuh tahun semburan lumpur Lapindo, asal jangan anarkis. Jika itu terjadi, saya meminta aparat kepolisian bertindak tegas," ucap Pakde Karwo di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (29/5).

Menurut Pakde Karwo, protes yang digelar warga peta terdampak adalah hal yang wajar. Sebab, warga memang menuntut haknya kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo Brantas.

"Kalau mau protes ya silakan, tapi jangan sampai macul tanggul. Kalau seperti itu silakan bapak-bapak polisi menindak tegas aksi protes warga. Sebab akibat tindakan itu, nantinya akan membahayakan warga sekitar tanggul," katanya.

Bahkan, kata Pakde Karwo mengumbar janjinya, saya akan memfasilitasi warga jika ingin berdemo ke Jakarta. "Asal tidak anarkis, demo ke Jakarta akan kita fasilitasi," janji dia.

Diberitakan sebelumnya, untuk memperingati tujuh tahun tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, warga korban dalam peta terdampak menggelar refleksi di titik 21. Mereka mengarak patung raksasa berwajah Aburizal Bakri (ARB) dan menancapkannya di atas lumpur Lapindo.

Patung tersebut adalah simbol kecaman warga terhadap ARB, yang harus bertanggung jawab atas tragedi semburan lumpur di Sidoarjo. Bahkan, Pakde Karwo selaku gubernur, juga berjanji akan menemui ARB di Jakarta untuk mendesak pemilik PT Lapindo Brantas itu agar segera melunasi sisa ganti rugi warga yang belum terbayar.

Sisa ganti rugi yang belum terbayar itu antara lain warga Desa Kedung Bendo, Siring, Renokenongo, dan Jatirejo, yang merupakan area dalam peta terdampak.

[mtf]

Prematur kalau PDIP capreskan Jokowi

Rabu, 29 Mei 2013 17:10:52

Kategori Politik

Di banyak lembaga survei, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu bertengger di posisi atas calon presiden alternatif. Menyikapi itu, PDIP mengaku belum terfikir menentukan capres saat ini, apalagi resmi mengusung Jokowi.

"Dia memang sederhana, merakyat, bersih, tapi kerja di pemerintahan Jakarta ini yang harus jadi ajang pembuktian. Terlalu prematur untuk menentukan capres saat ini, atau dalam waktu dekat. Kita melihat perkembangnnya saja," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait saat dihubungi, Rabu (29/5).

Ketimbang urus nyapres, PDIP ingin Jokowi fokus mengurus Jakarta. Segudang permasalahan yang dimiliki warga Jakarta, merupakan tantangan yang harus diselesaikan Jokowi.

"Kemenangan di Jakarta harus jadi pembuktian di daerah lain. Saat ini adalah fase pembuktian bagi Jokowi," lanjutnya.

Maruarar tak takut kehilangan momentum 'kejayaan' Jokowi. Menurutnya, dinamika dalam politik itu beragam. Tak menutup kemungkinan, kepopuleran Jokowi bisa berbalik dalam sekejap.

"Momentum itu bisa berubah, pilpres masih setahun lebih. Jokowi harus mengerjakan PR dia tadi. Outputnya hanya dua, kekecewaan kalau gagal, kedua apresiasi kalau berhasil," ujarnya.

[war]

INTERNET SEBAGAI KEBUTUHAN POKOK

Internet  merupakan suatu alat bantu untuk memudahkan mencari informasi, seperti mencari berita, teman dan barang.  Banyak sekali orang-orang di seluruh dunia  yang menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok, yang  lebih familer layanan yang sering digunakan yaitu layanan FACEBOOK. Di dunia internet fitur tersebut yang paling di minati oleh kaum remaja. Saya mengambil salah satu anak remaja yang hampir setiap hari dan setiap waktu mengaplikasikan fitur tersebut.  Sebut saja “IBAD”dia salah satu remaja yang kuliah di UIN Malang, waktu diwawancai dia mengaku bahwa telah lama mengoprasikan fitur yang bernama FACEBOOK, “hampir dalam satu hari saya tidak pernah mematikan fitur tersebut”tuturnya”. Dia juga mengatakan” menurut saya fitur tersebut merupakan kebutuhan pokok saya, dalam sehari saya tidak pernah bisa lepas dari fitur tersebut”. Tidak hanya itu waktu penulis bertanya”bagaimana kalau internet di tiadakan? “jawabnya: saya akan mendemo orang yang meniadakan internet tersebut”. Dari wawancara singkat yang dilakukan penulis merupakan gambaran dari salah satu orang diseluruh dunia ini, yang menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok. Masih banyak orang-orang yang mengangap lebih dari kebutuhan pokok fitur tersebut.